Oleh : Jakob Siringoringo. Hingga triwulan pertama tahun ini, berita pangan yang terlihat dari keadaan petani masih menandakan ketahanan pangan rapuh. Indikasinya adalah negara agragris ini sampai kini tetap mengimpor beras dari negara tetangga, Vietnam. Mungkin tepat jika ada adagium yang berkata: beras tani Indonesia kini telah pindah ke Vietnam.
Adagium ini mengemukakan bahwa rasanya tidak percaya negara agraris sebesar ini, harus mengimpor beras yang nota bene profesi warga negaranya mayoritas adalah petani. Di mana sejatinya, petani (: pertanian) dapat disebut sebagai soko guru perekonomian bangsa yang mandiri.
Pemiskinan
Pemiskinan petani secara terus-menerus masih terjadi. Realita yang terjadi demikian sehingga sampai saat ini. golongan petani selalu dicap miskin. Gagal panen, lahan tadah hujan sepi dari air, secara kondisi merupakan gangguan faktor alam, dan hal-hal yang menjadi faktor buatan manusia seperti hilangnya pupuk di pasaran, dll. Bahkan petani pun kini tenggelam dalam hutang sebelum panen padi yang diharapkan menutupi.
Ketahanan pangan menjadi persoalan serius harus dihadapi bangsa. Tapi apa daya, ketika Vietnam telah mengekspor berasnya ke mana-mana, Indonesia malah mengkonversi lahannya ke perkebunan. Suatu ironi yang berkembang hanya demi kepentingan pemodal dan kongkalikongnya. Nasib inilah yang membuat para petani kita harus gigit jari, mengencangkan ikat pinggangnya menahan lapar.
Ironi dan pertanyaan mahaaneh begini: mungkinkah negeri ini akan swasembada pangan, tanpa embel-embel impor? Ketawa cekikikan adalah jawabannya yang mengisyaratkan kekecewaan mendalam terhadap bangsa yang memegahkan diri di "luar" sebagai tanggung jawab pencitraan palsu. Sudah pasti pernyataan aneh seperti itu sangat di luar logika manusia yang dengan gamblang mengetahui kondisi negara ini dari pergerakan ekonominya yang menjadi profesi rakyatnya.
Kondisi global yang mengancam ketahanan pangan sebenarnya telah dimulai dengan panasnya api revolusi yang terjadi di daratan Timur Tengah. Tentu saja dampak kondisi global sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mengandalkan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Artinya, jika kebutuhan CPO dunia terganggu sebagai akibat dari goncangan revolusi yang melanda bukan tidak mungkin Indonesia akan terkena depresi. Jika yang terjadi demikian, tentu saja nilai rupiah akan tidak berarti apa-apa di mata dunia internasional yang melambungkan harga-harga bahan pokok melambung.
Pengaruh nyatanya tidak lain tidak bukan, rakyat lemah menjadi korban. Petani miskin akan terjepit tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya, kebutuhan pangan sehari-hari juga akan terancam. Makan tak makan menjadi seleksi yang harus dihadapi. Sebab negara telah menimpakan persoalan mahagetir yang tidak bisa dijawab oleh petani dengan kondisi terjepit, bagaimanapun caranya. Artinya, rakyat akan semakin tertindas, meninggal dalam himpitan "perut ibu" sendiri.
Beberapa bukti di lapangan yang menandakan kondisi pertanian kita lemah, misalnya gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrem (Kompas, 19/2/2011), laju konversi lahan yang mempersulit peningkatan produksi pangan (ibid, 1/3/2011), dan areal sawah yang menyusut. Gagal panen yang terjadi akibat cuaca yang kurang bersahabat, merupakan celaka besar yang sangat memukul para petani dari asa mereka. Walaupun begitu, setidaknya petani sejatinya mendapat ganti rugi dari pemerintah.
Kemudian laju konversi lahan. Hal ini adalah masalah yang menuntut titik kemanusiaan harus memiliki logika berpikir penuh pertimbangan. Jika tidak, maka komoditi menjadi satu-satunya jalan melanggengkan konversi ini berjalan terus tanpa kontrol. Padahal, konversi lahan upayanya ialah agar lahan persawahan dinomorsekiankan, mengutamakan perkebunan yang pokoknya menghasilkan untung sebesar-besarnya dalam golongan berat. Tapi mengabaikan hak petani secara umum. Artinya, dampak dari konversi lahan ini, terutama terjadi perampasan hak atas tanah rakyat secara semena-mena. Padahal, tanah adalah modal utama dalam kerja-kerja pertanian. Tanpa tanah, rakyat hanya bisa mengemis. Artinya, hakikat tanah untuk petani merupakan isyarat mutlak yang telah mendarahdaging.
Selanjutnya, penyusutan terhadap tanah yang lagi-lagi menjadi soal pokok dalam masalah pangan. Pendirian bangunan atau gedung-gedung baru yang memakan lahan untuk pembangunan hutan-hutan beton, jelas berdampak sekali terhadap kehidupan petani. Jika lahan sudah susut, sementara jumlah penduduk pun semakin bertambah, apalagi modal hidup petani? Tanah pertanian di ladang atau sawah seolah hilang ditelan kekuatan yang mustahil dilawan petani yang nota bene hidupnya serba kekuarangan.
Sementara itu, langkah-langkah dalam mengatasi hal ini pun tidak pernah terbit secara serius. Reforma agraria sejati yang diharapkan bersama tidak pernah terealisasi. Dengan mengacu pada undang-undang pokok agraria no. 5 tahun 1960 seharusnya petani dimenangkan dalam kesejahteraan sosialnya. Ketahanan pangan negara ini kini malah berada diambang garis was-was.
Untung sistem ekonomi negara masih dapat stabil sehingga tidak terlalu terasa dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Sebab dengan kondisi yang sekarang, kita sudah mengimpor beras dari negara kecil yang tidak ada ukuran itu dibandingkan dengan pulau-pulau besar negara ini.
Vietnam sebagai Teladan
Persoalannya, tidakkah Vietnam dikatakan berhasil swasembada pangan dalam negeri hingga mampu mengekspor beras dalam takaran yang besar? Artinya, Vietnam telah membuktikan bahwa dengan swasembada beras, mereka mampu bangkit dari keterpurukan yang melanda dan seolah-olah tidak ada apa-apanya di Asean apalagi di mata internasional. Hal ini patut menjadi acuan.
Mungkin undang-undang mereka tidak tertulis indah dan pro-rakyat sebagaimana undang-undang yang kita miliki, UU PA no.5 1960. Namun, keberhasilan ini secara sederhana dan belum ilmiah dapat disimpulkan bahwa ada kepedulian pemerintahnya terhadap petani. Tentu saja dengan pikiran sederhana dan sepele itu, mereka kini tengah
mengalami kemajuan yang memerdekakan rakyatnya terlebih dahulu secara merata.
Itulah bagaimana jika kita mengevaluasi bahwa negara ini tidak perlu berkaca dari negara-negara semaju apa pun jika perbuatannya nihil.
Tidak ada artinya memasukkan dunia teknologi serba canggih jika tidak ada yang mengartikannya sebagai kebutuhan esensial.
Rakyat hari ini membutuhkan jawaban konkret atas pahitnya tantangan hidup yang dihadapi dalam kondisi yang tidak sehat ini.
Petani tidak memerlukan perundang-undangan baru, misalnya, yang jelas-jelas tidak memberikan jalan keluar bagi persoalan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Oleh karena itu, ketahanan pangan masih menjadi polemik. Padahal sejatinya bukanlah persoalan serius. Barangkali kesan ini menandakan betapa bodoh dan tololnya Indonesia dilihat dari dunia luar.
Betapa tidak, negara agraria sebesar ini dengan santai dan bangga mempromosikan negaranya pada dunia bahwa ia kekurangan stok pangan. Lalu harus mengimpor.
Nyata sekali kegagalan di mana di dalam mengelola hal ini saja belum berhasil. Namun, membangga-banggakan CPO ekspor. Inilah ironi yang beterbalikan. Tidak mendasar, justru mengambang tanpa kalkulasi. Sekali lagi, persoalannya adalah negara sedang tidak swasembada pangan.
Lalu apa masalahnya? Seharusnya tanggung jawab ini, penuh kesadaran harusnya dijawab dengan luas dan tegas oleh pemerintah.
Nah, jika menelisik pada permasalahan ketidakswasembadaan ini sudah saatnya pemerintah kita yang adil dan bijaksana memikirkan tindakan realistis yang berdasar pada kebutuhan pokok negara dan rakyat.
Konversi lahan pertanian menjadi perkebunan seyogianya betul-betul mendapat pertimbangan matang.
Kemudian penyerobotan terhadap tanah-tanah rakyat harus segera diselesaikan. Sekarang ini banyak sengketa tanah di mana-mana antara petani terhadap pengusaha/penguasa.
Penyelesaian kasus-kasus tanah sesegera mungkin telah merupakan bagian dari tujuan menswasembadakan pangan naional.
Lagi pula, petani tidaklah kelompok yang merugikan bagi negara, tetapi sebaliknya sangat berkontribusi terhadap perekonomian bangsa, andai pintu agraria sejati dibuka selebar-lebarnya.
Untuk itu, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 agar segera direalisasikan.
Dengan demikian, negara ini tidak lagi malah mengimpor beras. Sehingga kita tidak mengulangi pertanyaan konyol dan tak masuk akal di atas. Semoga.!***
Pemiskinan
Pemiskinan petani secara terus-menerus masih terjadi. Realita yang terjadi demikian sehingga sampai saat ini. golongan petani selalu dicap miskin. Gagal panen, lahan tadah hujan sepi dari air, secara kondisi merupakan gangguan faktor alam, dan hal-hal yang menjadi faktor buatan manusia seperti hilangnya pupuk di pasaran, dll. Bahkan petani pun kini tenggelam dalam hutang sebelum panen padi yang diharapkan menutupi.
Ketahanan pangan menjadi persoalan serius harus dihadapi bangsa. Tapi apa daya, ketika Vietnam telah mengekspor berasnya ke mana-mana, Indonesia malah mengkonversi lahannya ke perkebunan. Suatu ironi yang berkembang hanya demi kepentingan pemodal dan kongkalikongnya. Nasib inilah yang membuat para petani kita harus gigit jari, mengencangkan ikat pinggangnya menahan lapar.
Ironi dan pertanyaan mahaaneh begini: mungkinkah negeri ini akan swasembada pangan, tanpa embel-embel impor? Ketawa cekikikan adalah jawabannya yang mengisyaratkan kekecewaan mendalam terhadap bangsa yang memegahkan diri di "luar" sebagai tanggung jawab pencitraan palsu. Sudah pasti pernyataan aneh seperti itu sangat di luar logika manusia yang dengan gamblang mengetahui kondisi negara ini dari pergerakan ekonominya yang menjadi profesi rakyatnya.
Kondisi global yang mengancam ketahanan pangan sebenarnya telah dimulai dengan panasnya api revolusi yang terjadi di daratan Timur Tengah. Tentu saja dampak kondisi global sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mengandalkan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Artinya, jika kebutuhan CPO dunia terganggu sebagai akibat dari goncangan revolusi yang melanda bukan tidak mungkin Indonesia akan terkena depresi. Jika yang terjadi demikian, tentu saja nilai rupiah akan tidak berarti apa-apa di mata dunia internasional yang melambungkan harga-harga bahan pokok melambung.
Pengaruh nyatanya tidak lain tidak bukan, rakyat lemah menjadi korban. Petani miskin akan terjepit tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya, kebutuhan pangan sehari-hari juga akan terancam. Makan tak makan menjadi seleksi yang harus dihadapi. Sebab negara telah menimpakan persoalan mahagetir yang tidak bisa dijawab oleh petani dengan kondisi terjepit, bagaimanapun caranya. Artinya, rakyat akan semakin tertindas, meninggal dalam himpitan "perut ibu" sendiri.
Beberapa bukti di lapangan yang menandakan kondisi pertanian kita lemah, misalnya gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrem (Kompas, 19/2/2011), laju konversi lahan yang mempersulit peningkatan produksi pangan (ibid, 1/3/2011), dan areal sawah yang menyusut. Gagal panen yang terjadi akibat cuaca yang kurang bersahabat, merupakan celaka besar yang sangat memukul para petani dari asa mereka. Walaupun begitu, setidaknya petani sejatinya mendapat ganti rugi dari pemerintah.
Kemudian laju konversi lahan. Hal ini adalah masalah yang menuntut titik kemanusiaan harus memiliki logika berpikir penuh pertimbangan. Jika tidak, maka komoditi menjadi satu-satunya jalan melanggengkan konversi ini berjalan terus tanpa kontrol. Padahal, konversi lahan upayanya ialah agar lahan persawahan dinomorsekiankan, mengutamakan perkebunan yang pokoknya menghasilkan untung sebesar-besarnya dalam golongan berat. Tapi mengabaikan hak petani secara umum. Artinya, dampak dari konversi lahan ini, terutama terjadi perampasan hak atas tanah rakyat secara semena-mena. Padahal, tanah adalah modal utama dalam kerja-kerja pertanian. Tanpa tanah, rakyat hanya bisa mengemis. Artinya, hakikat tanah untuk petani merupakan isyarat mutlak yang telah mendarahdaging.
Selanjutnya, penyusutan terhadap tanah yang lagi-lagi menjadi soal pokok dalam masalah pangan. Pendirian bangunan atau gedung-gedung baru yang memakan lahan untuk pembangunan hutan-hutan beton, jelas berdampak sekali terhadap kehidupan petani. Jika lahan sudah susut, sementara jumlah penduduk pun semakin bertambah, apalagi modal hidup petani? Tanah pertanian di ladang atau sawah seolah hilang ditelan kekuatan yang mustahil dilawan petani yang nota bene hidupnya serba kekuarangan.
Sementara itu, langkah-langkah dalam mengatasi hal ini pun tidak pernah terbit secara serius. Reforma agraria sejati yang diharapkan bersama tidak pernah terealisasi. Dengan mengacu pada undang-undang pokok agraria no. 5 tahun 1960 seharusnya petani dimenangkan dalam kesejahteraan sosialnya. Ketahanan pangan negara ini kini malah berada diambang garis was-was.
Untung sistem ekonomi negara masih dapat stabil sehingga tidak terlalu terasa dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Sebab dengan kondisi yang sekarang, kita sudah mengimpor beras dari negara kecil yang tidak ada ukuran itu dibandingkan dengan pulau-pulau besar negara ini.
Vietnam sebagai Teladan
Persoalannya, tidakkah Vietnam dikatakan berhasil swasembada pangan dalam negeri hingga mampu mengekspor beras dalam takaran yang besar? Artinya, Vietnam telah membuktikan bahwa dengan swasembada beras, mereka mampu bangkit dari keterpurukan yang melanda dan seolah-olah tidak ada apa-apanya di Asean apalagi di mata internasional. Hal ini patut menjadi acuan.
Mungkin undang-undang mereka tidak tertulis indah dan pro-rakyat sebagaimana undang-undang yang kita miliki, UU PA no.5 1960. Namun, keberhasilan ini secara sederhana dan belum ilmiah dapat disimpulkan bahwa ada kepedulian pemerintahnya terhadap petani. Tentu saja dengan pikiran sederhana dan sepele itu, mereka kini tengah
mengalami kemajuan yang memerdekakan rakyatnya terlebih dahulu secara merata.
Itulah bagaimana jika kita mengevaluasi bahwa negara ini tidak perlu berkaca dari negara-negara semaju apa pun jika perbuatannya nihil.
Tidak ada artinya memasukkan dunia teknologi serba canggih jika tidak ada yang mengartikannya sebagai kebutuhan esensial.
Rakyat hari ini membutuhkan jawaban konkret atas pahitnya tantangan hidup yang dihadapi dalam kondisi yang tidak sehat ini.
Petani tidak memerlukan perundang-undangan baru, misalnya, yang jelas-jelas tidak memberikan jalan keluar bagi persoalan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Oleh karena itu, ketahanan pangan masih menjadi polemik. Padahal sejatinya bukanlah persoalan serius. Barangkali kesan ini menandakan betapa bodoh dan tololnya Indonesia dilihat dari dunia luar.
Betapa tidak, negara agraria sebesar ini dengan santai dan bangga mempromosikan negaranya pada dunia bahwa ia kekurangan stok pangan. Lalu harus mengimpor.
Nyata sekali kegagalan di mana di dalam mengelola hal ini saja belum berhasil. Namun, membangga-banggakan CPO ekspor. Inilah ironi yang beterbalikan. Tidak mendasar, justru mengambang tanpa kalkulasi. Sekali lagi, persoalannya adalah negara sedang tidak swasembada pangan.
Lalu apa masalahnya? Seharusnya tanggung jawab ini, penuh kesadaran harusnya dijawab dengan luas dan tegas oleh pemerintah.
Nah, jika menelisik pada permasalahan ketidakswasembadaan ini sudah saatnya pemerintah kita yang adil dan bijaksana memikirkan tindakan realistis yang berdasar pada kebutuhan pokok negara dan rakyat.
Konversi lahan pertanian menjadi perkebunan seyogianya betul-betul mendapat pertimbangan matang.
Kemudian penyerobotan terhadap tanah-tanah rakyat harus segera diselesaikan. Sekarang ini banyak sengketa tanah di mana-mana antara petani terhadap pengusaha/penguasa.
Penyelesaian kasus-kasus tanah sesegera mungkin telah merupakan bagian dari tujuan menswasembadakan pangan naional.
Lagi pula, petani tidaklah kelompok yang merugikan bagi negara, tetapi sebaliknya sangat berkontribusi terhadap perekonomian bangsa, andai pintu agraria sejati dibuka selebar-lebarnya.
Untuk itu, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 agar segera direalisasikan.
Dengan demikian, negara ini tidak lagi malah mengimpor beras. Sehingga kita tidak mengulangi pertanyaan konyol dan tak masuk akal di atas. Semoga.!***
